Indocorners.com|Bukittinggi – Dugaan tindakan kekerasan yang melibatkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bukittinggi di lingkungan Universitas Fort de Kock memicu sorotan publik dan kritik dari sejumlah pihak. Peristiwa yang terjadi pada Rabu (22/7/2026) lalu itu dinilai mencerminkan sikap arogan serta tindakan yang dianggap tidak sejalan dengan nilai-nilai etika dan kearifan lokal yang selama ini digaungkan Pemerintah Kota Bukittinggi.
Dalam pernyataan yang beredar di tengah masyarakat, pihak pengkritik menilai tindakan aparat tersebut menunjukkan adanya kesewenang-wenangan dengan alasan menjalankan kewenangan negara, seolah-olah masyarakat yang terlibat bukan bagian dari negara itu sendiri. Mereka juga menilai pendekatan yang dilakukan tidak mencerminkan prinsip musyawarah dan penghormatan terhadap warga.
Kritik juga diarahkan kepada Pemerintah Kota Bukittinggi terkait penanganan pasca-insiden. Saat memberikan klarifikasi kepada publik, Wali Kota Bukittinggi disebut lebih banyak membahas objek yang menjadi sengketa dibanding menyampaikan permintaan maaf atas dugaan tindakan kekerasan yang terjadi. Sikap tersebut dinilai sebagian pihak sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap keresahan masyarakat.(Mf)
