Indocorners.com – Sukabumi – Dugaan kecurangan dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026 masih menjadi bayang-bayang yang meresahkan masyarakat. Praktik yang ditengarai meliputi rekayasa domisili, pemalsuan dokumen prestasi, hingga fenomena “siswa titipan” dinilai perlu dihentikan melalui penguatan transparansi data dan penegakan hukum yang tegas.
Pengamat pendidikan menyoroti bahwa langkah pengawasan administratif saat ini belum cukup efektif. Perbaikan sistem yang terintegrasi serta pembangunan budaya integritas di lingkungan penyelenggara pendidikan menjadi prasyarat mutlak untuk memutus rantai kecurangan yang berulang setiap tahun.
”Transparansi data SPMB harus diperkuat secara nyata agar seluruh tahapan seleksi dapat diawasi oleh masyarakat. Ketiadaan akses informasi hanya akan memicu kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap kualitas pendidikan yang adil dan amanah,” ujar penulis dalam analisisnya, Kamis (16/7/2026).
Sanksi Administratif hingga Pidana
Penyelenggara pendidikan didesak untuk membuka akses data peserta SPMB secara transparan kepada publik. Hal ini bertujuan agar masyarakat dapat turut memantau proses penetapan kelulusan, sehingga potensi manipulasi dapat ditekan sejak dini.
Terkait sanksi, pelaku kecurangan tidak boleh hanya sekadar dibatalkan status kelulusannya. Jika ditemukan unsur tindak pidana—seperti pemalsuan dokumen, gratifikasi, atau penipuan—aparat penegak hukum (APH) diminta segera turun tangan.
”Tanpa penegakan hukum yang tegas, tidak akan ada efek jera bagi pelanggar. Pola kesalahan yang sama akan terus berulang di tahun-tahun mendatang jika penanganan kasus hanya berhenti pada sanksi administratif saja,” tegasnya.
Sanksi ganda yang diusulkan mencakup pembatalan kelulusan sebagai sanksi administratif, dan proses hukum pidana bagi mereka yang terbukti melakukan pemalsuan atau tindak kecurangan serius.
Langkah tegas ini diharapkan mampu menciptakan iklim pendidikan yang bersih, jujur, dan berkeadilan bagi seluruh siswa.Penulis: Dwi
