9Indocorners.com|Di Pasaman Barat, koperasi dibentuk dengan gegap gempita. 90 unit langsung berdiri. Tapi di balik euforia itu, kita dihadapkan pada kenyataan pahit: banyak pengurus dipilih tanpa kompetensi.
Sebagian besar hanya “ditunjuk”, bukan “dipilih”. Tak ada seleksi terbuka. Tak ada tes kemampuan dasar. Tak ada pelatihan wajib. Yang penting punya kedekatan. Yang penting bisa duduk di rapat. Uang rakyat dikelola oleh orang-orang yang bahkan belum pernah baca laporan neraca.
Di atas kertas, koperasi ini alat pemberdayaan. Tapi secara praktik, ia malah seperti proyek bagi-bagi posisi. Modalnya bisa ratusan juta per unit, tapi penanggung jawabnya bingung memisahkan dana operasional dengan SHU. Struktur kepengurusan dibentuk tergesa, tanpa landasan kapasitas. Ini bukan cuma sembrono — ini berbahaya.
Dan lucunya, pemerintah tahu. Tapi diam. Tak ada intervensi serius. Tak ada uji kelayakan. Tak ada syarat minimal. Padahal ini program besar. Padahal ini melibatkan anggaran publik. Kita sedang bicara koperasi, bukan kelompok arisan.
Ini bukan soal membenci. Ini soal menyadarkan. Masyarakat tak diberi bekal, tapi dipaksa bertanggung jawab. Dikasih lembaga, tanpa diajari mengelola. Ini bukan pemberdayaan. Ini jebakan sistemik.
Lebih miris lagi, ini terjadi di tengah realisasi dana desa yang juga penuh polemik. Banyak nagari bermasalah dalam pertanggungjawaban dana desa, mulai dari kegiatan fiktif, tumpang tindih anggaran, sampai pembangunan tak berdampak. Kini pola itu diulang lagi lewat koperasi—dengan skala lebih masif.
Rekrutmen pengurus koperasi Merah Putih bahkan lebih longgar daripada syarat jadi honorer. Tidak ada standar minimal pendidikan, tidak dituntut pengalaman, tidak diuji loyalitas ke tujuan, hanya loyalitas ke tokoh.
Jadi, pertanyaannya sederhana:
Koperasi ini untuk rakyat atau untuk kelompok kecil yang sedang mengatur panggung?
Kalau gagal, siapa yang dituding? Rakyat lagi?
Pasaman Barat tidak kekurangan orang pintar. Tapi sistemnya yang tak mau melibatkan merek.**
