Indocorner.com| Agam, Sebagai upaya menjawab berbagai isu dan mendengarkan sekaligus merespon isu dan aspirasi yang berkembang di masyarakat ketua dan anggota legislatif kabupaten agam dapil V menggelar kegiatan reses yang dihadiri 50 orang peserta undangan yang terdiri dari tokoh masyarakat dan forkopimca berlangsung tertin dan aman di Aula kantor camat pada Senin (30 Juni 2025)
Ketua DPRD kabupaten Agam, Ilham menyatakan kegiatan reses merupakan penjaringan aspirasi masyarakat dan perkuat silaturahmi.
Ilham menambahkan, ditengah defisit dan efisiensi diberbagai kegiatan tetap mengupayakan mencari berbagai jalan alternatif lainnya dalam menjawab dan memenuhi harapan masyarakat.
Tentu saja melalui pertimbangan dengan memprioritaskan sesuai kebutuhan, yang mana pada hari ini lebih berorientasi pada kebutuhan nonfisik, tutur ilham dengan ramah.
Hal senada disampaikan Nyiak Feri dari Fraksi PAN dan anggota legislatif lainnya, bahwa reses juga bagian dari pelaksanaan uu nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya pada Pasal 108 huruf (i) dan Pasal 161 huruf (i).ย Pasal-pasal ini menjelaskan bahwa DPRD memiliki masa reses yang merupakan kegiatan di luar masa sidang, yang dilakukan beberapa kali dalam setahun, untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Guswardi, legislatif fraksi PKS menyatakan,terkait hilangnya tiba tiba data jaminan sosial dan kesehatan masyarakat seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ditutup sementara karena akan digunakannya Data Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai sumber data bantuan dan jaminan sosial dari pemerintah.
Artinya ada pergeseran dalam sistem pendataan penerima bantuan sosial.
Beberapa poin penting terkait hal ini
bertujuan untuk meningkatkan akurasi data dan efisiensi penyaluran bantuan, mengingat seringkali muncul keluhan tentang ketidaksesuaian data penerima manfaat di lapangan dengan data yang ada.
Terkait hilangnya data BPJS, PKH,dan program lainnya Guswardi menjelaskan program Universal Health Coverage (UHC) atau Jaminan kesehatan Semesta ( JKSย ) merupakan akses pelayanan kesehatan yang merata dan perlindungan finansial agar masyarakat tidak mengalami kesulitan keuangan saat menggunakan layanan kesehatan.
JKS/UHC diwujudkan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelolah BPJS Kesehatan agar seluruh penduduk mendapatkan jaminan kesehatan yang dapat diandalkan tanpa terbebani biaya besar, sehingga meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.
Bertujuan memberikan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terjangkau bagi semua orang tanpa diskriminasi dan risiko finansial yang membebani.
Susi, Camat Sungai Puar berikan apresiasi kegiatan reses dan berharap dapat diperjuangkan sesuai harapan dan cita cita bersama demi kemajuan bersama.
Salah satu tokoh, (BA) yang dikenal sangat vokal dan kritis menyampaikan harapan kepada anggota legislatif untuk mendengar dan mendukung penuh aspirasi masyarakat, termasuk bantuan bagi sekolah maupun peserta didik yang baru dilakukannya bersama dengan relawan organisasi amal Sumbar terhadap SDN 4 sungai Puar berupa setelah seragam lengkap sekolah.
BA berharap sekiranya ada bantuan lain bisa diarahkan ke tempat lain supaya terjadi keadilan dan pemertaan, cetusnya penuh elegan
Wali Nagari Sungai Puar menyoroti sarana dan infrastruktur dan mengharapkan P1 tidak diundur pembangunan jalan koto baru menuju Candung karena sudah banyak mengalami kerusakan dan akan menimbulkan korban.
Demikian juga halnya dengan drainase, pembuangan saluran air mengalami retak dan patah serta runtuh perlu perbaikan dan pemeliharaan.
Ia juga berharap penambahan kelas dalam mengantisipasi lonjakan murid di tahun ajaran 2025
walinanagari menambahkan agar warga yang kena dan terdampak bencana mendapatkan haknya kembali dari dinas terkait termasuk peserta BPJS yang tiba tiba hilang namanya dalam aplikasi, secara tegas meminta agar dapat ditelusuri karena mereka berhak mendapatkan haknya demikian halnya KIP Kartu Indonesia pintar.
Wali nagari Padang laweh meminta perhatian pemerintah pembangunan irigasi yang sudah memprihatinkan di daerah Sungai Buluh.
Mengharapkan juga dukungan terhadap destinasi wisata dengan berbagai kegiatan atau event seperti; 1000 Tungku Panyaram, Menjunjung Jamba sebagai (Annual event) atau kegiatan tahunan
Tidak lupa menyoroti masalah jaminan sosial seperti KIS, BPJS, yang tiba tiba hilang tanpa arah.
Wali nagari Batagak meminta perhatian penuh dan menyatakan perlu adanya revitalisasi sarana dan infrastruktur jalan, drainase, irigasi, tebing runtuhvimbas dari lahar banjir bandang.
Sementara dari kaum adat,KAN dan Bunda Kandung meminta dilibatkan dalam berbagai kegiatan yang yang ada di Nagari sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM yang seperti pelatihan dan ketrampilan termasuk Puti Bunsu dari sumber dana pokir.
Ketua KAN Sariak meminta perhatian penuh dari pemerintah terhadap kesejahteraan guru mda, tpq, dan sejenisnya.
Bamus Kubang Putih meminta BHABIN dihidupkan kembali ditengah maraknya penyakit masyarakat maupun pelajar seperti narkoba, dan kejahatan lainnya.
Tidak luput dari Sorotannya menyangkut sarana dan infrastruktur yang tidak memadai sehingganya mengganggu kegiatan usaha petani seperti irigasi Parit Lintang dan Jambu Air.
Wali nagari Batu palano menyayangkan lambannya respon pemerintah terhadap rusaknya jembatan dan jalan yang sudah sangat kritis meskipun sudah diusulkan sejak lama tetapi belum juga ditindaklanjuti dengan segera, ucapnya penuh sedih dan prihatin.
Wali Nagari Sungai Sariak meminta regulasi yang jelas dan mendasar terkait proposal yang ditandatangani oleh Nagari, sebab tidak adanya kejelasan proposal ditujukan kemana,terkadang wali nagari tidak tahu diarahkan kemana proposal dan membingungkan, karena mengingat banyaknya bantuan yang diprioritaskan belum mendapatkan respon sama. sekali.
Masyarakat berharap reses bukan hanya sekedar rapat formal dan retorika semata melainkan menjawab persoalan yang ada melalui tindakan yang aktualis dengan menentukan skala prioritas ditengah defisinya anggaran
(YAMAN)
