Inocorners.com|Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, melangkah maju sebagai penyeru keadilan bagi daerahnya dan seluruh provinsi di Nusantara.
Bersama para gubernur se-Indonesia, ia menghadiri audiensi penting dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengubah ruang rapat Kementerian Keuangan menjadi mimbar kejujuran.
Dalam pertemuan tersebut, Gubernur Sherly dengan lantang menyampaikan kondisi riil di lapangan, sebuah “curhatan” yang sarat beban, mulai dari tekanan fiskal, besarnya beban gaji PPPK, hingga dampak meluas dari pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) yang mencekik.
Keberaniannya menyuarakan kesulitan daerah adalah manifestasi nyata dari tanggung jawab seorang pemimpin yang berjuang demi kesejahteraan rakyatnya.
Pernyataan Gubernur Sherly Tjoanda menyoroti keparahan masalah yang dihadapi Maluku Utara.
“Saya menyampaikan kondisi Maluku Utara yang cukup berat: DBH kami dipotong 60%, sementara Dana Alokasi Umum (DAU) habis untuk belanja pegawai,” tegasnya, menggambarkan kondisi fiskal yang kritis.
Potongan anggaran yang masif ini berakibat fatal, karena secara langsung mempersempit “ruang gerak pembangunan jalan dan jembatan fondasi pemerataan ekonomi di wilayah kepulauan,” menghambat upaya untuk mewujudkan konektivitas dan pertumbuhan merata bagi masyarakat Maluku Utara.
Perjuangan ini bukan sekadar urusan angka, melainkan pertarungan untuk menjaga mimpi pembangunan di wilayah kepulauan tetap menyala.
Menghadapi keluhan yang disampaikan dengan penuh kejujuran dan data riil, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunjukkan sikap seorang negarawan yang responsif.
“Pak Menteri respons tadi, beliau responsif sekali,” ujar Gubernur Sherly memberikan apresiasi.
Menkeu Purbaya menyambut masukan tersebut dengan terbuka dan berjanji untuk mempelajari seluruh persoalan yang disampaikan, mulai dari isu P3K dan pemotongan DBH, hingga mencari solusi konkret guna menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah.
Sikap ini memberikan secercah harapan bahwa dialog antara pusat dan daerah akan menghasilkan kebijakan fiskal yang lebih berkeadilan dan sensitif terhadap kondisi wilayah.
Pertemuan tersebut mengukuhkan satu pelajaran penting: “Kadang yang dibutuhkan daerah bukan hanya angka, tapi kesediaan untuk mendengar dan mencari jalan bersama.”
Dialog antara Gubernur Sherly Tjoanda yang mewakili aspirasi daerah dengan Menkeu Purbaya yang memegang kunci kebijakan fiskal pusat, telah membuka jalan bagi kerja sama yang lebih solid.
Semangat kepemimpinan yang berani bicara dan sikap pemerintah pusat yang terbuka mendengarkan adalah fondasi utama dalam memperjuangkan kebaikan umum.
Momen ini menjadi penanda bahwa sinergi dan empati merupakan kunci untuk mengatasi tantangan fiskal negara dan memastikan bahwa denyut pembangunan di seluruh pelosok Indonesia, terutama di Timur, tidak akan terhenti.
