Indocorners.com|Cerita ini bukan lagi sekadar drama politik. Cerita ini akan menjadi rangkaian episode pertunjukan penuh adrenalin yang akan dikenang dalam sejarah birokrasi Pemerintahan kota berjuluk Sada Kata.
Kasak kusuk cerita ini bermula dari pertemuan enam mata yang dijadwalkan hanya untuk koordinasi rutin pemerintahan. Tiga orang di dalamnya: Walikota, Wakil Walikota, dan Asisten II Pemerintahan. Tidak ada yang menyangka bahwa pertemuan ini akan berakhir dengan meja terbalik dan secangkir kopi terbang
Kronologi dari narasumber yang berbicara dengan syarat identitasnya disamarkan menjadi “Si Paling Tahu di Pendopo”— menyebutkan bahwa hari itu cuaca kota Subulussalam sedang teduh. Pagi menjelang siang di tanggal (29/6/2026), suhu di ruang kerja Walikota H. Rasyid Bancin (HRB) sudah mendidih sejak menit pertama. Nasir Kombih, sang Wakil, datang dengan raut wajah yang sulit digambarkan.
Menurut sumber kami, objek pertikaian sudah menjadi rahasia umum di kalangan elit lokal: utang Pilkada yang jumlahnya belasan miliar rupiah. Angka yang tidak main-main untuk ukuran kota kecil seperti Subulussalam. Terbukalah jeroan Rasyid dan Nasir — dwitunggal yang ternyata menang dengan biaya politik selangit. Kemarahan Nasir dipicu dari keterangan Rasyid yang berubah-ubah soal jumlah utang mereka ke pihak investor politik. Awalnya Rp9 miliar, kemudian naik dan kini belasan miliar.
Teranyar, setelah setahun berjalan, muncul tagihan dalam bentuk lain: jabatan birokrasi. Nasir membawa daftar nama-nama birokrat titipan, mulai dari calon kepala dinas, kepala bagian, hingga camat strategis. Sebuah “rekomendasi sakti” yang diyakini sebagai bagian dari kesepakatan tak tertulis antara dua sekutu politik. Namun, satu per satu nama itu dicoret oleh tangan dingin Walikota. Tanpa kompromi. Tanpa rasionalisasi.
“Ini bukan sekadar pencoretan nama orang, Ini pengkhianatan dan penggerusan eksistensi politik,” kata Nasir Kombih kepada kolega dekatnya sesaat sebelum pertemuan nahas itu, menurut sumber kami.
Di dalam ruang kerja yang hanya dihadiri tiga orang—HRB, Nasir Kombih, dan Asisten II Pemerintahan yang setia membawa catatan—dialog yang awalnya berpagar protokol tiba-tiba runtuh. Nasir Kombih melontarkan tuntutan langsung: mengapa nama-nama rekomendasinya dibuang begitu saja? Bukankah masih ada “hutang budi” dan “hutang modal” yang belum tuntas? Rasyid, dengan senyum khas yang sering tampil di spanduk-spanduk, mencoba menjawab dengan argumen profesionalisme dan meritokrasi. Namun bagi Nasir, jawaban itu terdengar seperti pengkhianatan yang dibungkus kertas kado.
“Kau penipu! Memang HRB kau…! (bukan lagi H. Rasyid Bancin), tapi Hari-Hari Bohong!”
Kalimat itu menjadi legenda hanya dalam hitungan detik. Akronim HRB, yang biasanya berdiri megah di papan nama dan baliho, diplesetkan menjadi Hari-Hari Bohong oleh sang Wakil sendiri. Sebuah pukulan telak yang tidak hanya menghantam pribadi Rasyid, tetapi juga meruntuhkan seluruh citra wibawa seorang kepala daerah.
Belum selesai sampai di situ.
Emosi Nasir Kombih meledak. Ia bangkit berdiri, mendorong meja di depannya dengan kekuatan penuh. Meja itu terbalik. Bunyinya menggelegar. Secangkir kopi hitam yang sejak tadi mengepul anggun di sudut meja ikut menari tak beraturan di udara, lalu mendarat dengan presisi mengerikan tepat di atas handphone mewah Asisten II Pemerintahan yang tergeletak polos di meja. Kopi tumpah, meresap ke celah-celah layar, masuk ke lubang charger, dan dalam sekejap handphone pak asisten itu mati total. Layarnya hitam. Tidak ada lagi notifikasi, tidak ada lagi grup WhatsApp koordinasi. Menyisakan bau kopi arabica yang membalur sekujur casing HP mahalnya. Asisten II yang malang itu, hanya bisa terpaku.
Meja terbalik, kopi melayang, HP asisten yang basah, dan gelar “Penipu” serta “Hari-Hari Bohong” telah disematkan langsung oleh Wakil Walikota kepada Walikota. Sebuah insiden yang dalam dunia persilatan politik akan dicatat sebagai tragedi “Hari-hari Bohong Subulussalam”.
Skandal Gunung es pasangan Rabbani mulai terbuka ke publik; utang Pilkada belasan miliar yang belum tuntas, dan janji pembagian kekuasaan yang kini tinggal kertas catatan.
Penelusuran media ini menemukan fakta bahwa selama proses Pilkada, duet Rasyid-Nasir memang didukung oleh banyak pemodal. Ada yang disebut-sebut sebagai “investor politik” utama yang menyuntikkan dana besar dengan harapan kembali modal melalui proyek strategis dan penempatan orang-orang mereka di posisi kunci birokrasi. Nasir Kombih, yang memiliki basis massa loyal, Kini, ketika Rasyid Bancin mulai menata kabinetnya sendiri dan mengabaikan rekomendasi sang Wakil, urat-urat kesepakatan itu putus. Nasir merasa hanya dijadikan alat untuk menang, lalu disingkirkan begitu saja. Tagihan belasan miliar itu semakin menggantung, dan tidak ada kepastian siapa yang bertanggung jawab menalangi.
Tak pelak dengan isu meja terbalik, Utang Pemerintah Kota (Pemko) Subulussalam, tahun anggaran 2025 disebut-sebut bertambah Rp109 miliar juga tengah menjadi perhatian Publik di Kota Subussalam.
Sumber : sintesanews.com
