Indocorners.com | Sumbar, Jelang berbuka puasa awak media di Sumatera Barat (Sumbar) melaksanakan Diskusi Interaktif bersama anggota DPR RI Athari Ghauty Ardi asal dari daerah pemilihan (dapil) I Sumbar.
Kegiatan yang mengangkat tema “Kilas Balik 3 Tahun Jabatan Athari Ghauty Ardi Sebagai Anggota DPR RI,” itu berlangsung hangat dan penuh keakraban di salah satu hotel di Jalan Thamrin, Padang Selatan, Kota Padang, Rabu (27/4/2022).
Dalam kegiatan ini, Athari menyampaikan sejumlah kiprahnya dalam beberapa tahun terakhir mewakili Sumbar bertugas di Komisi V Gedung DPR RI Senayan Jakarta.
“Hingga tahun ini sudah trilunan dana dari APBN yang berhasil digelontorkan ke Sumbar melalui Komisi V DPR RI. Banyak yang bilang Komisi V DPR RI ini ibarat komisi mata air, sebab dana triliunan untuk infrastruktur dan perhubungan kerap digodok di komisi V tersebut,” ungkap Athari.
Namun sayangnya meski membawa nama Sumbar selama menjadi Anggota Komisi V DPR RI hingga sekarang, Athari mengaku heran dengan Kepala Daerah Provinsi Sumbar.
Karena menurutnya, selama dirinya menjabat di Komisi V DPR RI, belum pernah ia dihubungi oleh Kepala Daerah Provinsi Sumbar atau pun setingkat kepala dinas di jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) untuk koordinasi pembangunan di Sumbar.
“Jangankan demi membiayai pembangunan infrastruktur, untuk biaya rutin saja masih kekurangan. Namun herannya, justru tak ada Kadis di jajaran Pemprov Sumbar yang mau koordinasi dengan saya khususnya terkait dana pembangunan infrastruktur,” sentil Athari.
Padahal dalam penilaiannya, Pemprov Sumbar nggak fokus dalam membangun Sumbar. Seperti DED saja Sumbar tak punya, karena itu mau dibawa kemana pembangunan infrastruktur Sumbar ini juga nggak jelas arahnya dan programnya seperti apa.
Menurutnya lagi, terkait pembangunan tentu Pemprov Sumbar lebih tahu, namun sayangnya banyak dana infrastruktur di Komisi V tak bisa dibawa ke Sumbar. Selain tidak ada usulan dari Pemprov Sumbar, upaya koordinasi juga sangat minim.
“Mungkin saja akibat dari tidak terencananya program dan kurang fokus dalam pembangunan itu mereka enggan berkomunikasi dengan saya yang notabenenya adalah satu-satunya perwakilan Sumbar yang ada di Komisi V DPR RI,” tekannya.
Oleh karena itu, Athari sejak awal bertugas lebih banyak berjuang dan bekerja sendiri untuk apa saja yang menjadi kebutuhan Sumbar di bidang infrastruktur dan perhubungan di Komisi V DPR RI.
Dia berusaha membuktikan diri, bahwa politisi perempuan juga mampu berbuat untuk pembangunan daerah Sumatera Barat yang ia wakili dari Gedung Senayan, Jakarta.
Baginya prinsip kerja, kerja dan kerja itu lebih utama ia lakoni, dari pada sekedar pencitraan semata. Athari tak peduli, apakah masyarakat tahu kiprahnya atau tidak. Yang terpenting, ketika itu bagi dia berbuat terbaik untuk daerah yang ia wakili.
“Perempuan juga tak kalah dengan politisi laki-laki dan lebih senior dari saya. Toh, akhirnya dari hasil survei, Alhamdulillah saya masih bertengger di peringkat kedua karena memang yang memberikan suara itu juga adalah konstituen,” pungkas puteri politisi senior yang saat ini menjabat Bupati Solok Epyardi Asda.
Di awal debutnya tahun 2019, Athari berhasil membuktikan kiprahnya di Komisi V DPR RI dengan menyalurkan dana pokok pikiran (pokir) puluhan miliar yang tersebar di Dapil I Sumbar.
Dia berhasil menggandeng kementerian PUPR dalam menggelontorkan anggaran di Dapil I Sumbar. Mulai dari pembangunan jalan nasional yang banyak rusak dan berlubang mulai Sijunjung hingga Dharmasraya. Kemudian Program KOTAKU, Pisew, MCK untuk pesantren, Pamsimas, Bus, Rusunawa, 2000 unit bedah rumah BSPS, Normalisasi sungai, Program Padat Karya di luar infrastruktur, bantuan BumNag, dan program desa wisata.
Bahkan, selanjutnya sejak 2020 hingga saat ini sudah 400 miliar lebih dana yang dibawa ke Sumbar.
“Tahun 2022 ini, Padang dapat Program KOTAKU untuk kawasan Bungus Teluk Kabung,” bebernya.
Selain berjuang sendiri di Komisi V sendiri, Athari akhirnya lebih memilih menjalin komunikasi langsung dengan para bupati dan walikota di Sumbar, yang ia nilai memang sosok kepala daerah yang mempunyai program pembangunan daerahnya yang jelas dan terukur.
Tugas saya sebagai wakil rakyat di pusat, tentu memperjuangkan aspirasi daerah dan masyarakat Sumbar. Kalau ada usulan yang disampaikan lewat kami, maka tentu saja kami bertanggungjawab untuk mengawal prosesnya hingga pembahasan anggaran,” ucap politisi muda enerjik dari Partai Amanat Nasional (PANDEMI) yang memiliki style yang berbeda politisi lainnya ini.
Dalam dialog interaktif bersama JMSI itu, Athari juga menyampaikan apresiasi terhadap JMSI yang berkenan untuk mengundang dirinya dalam dialog interaktif yang sebenarnya sangat ia sukai. Dengan dialog, aspirasi masyarakat akan langsung ia serap.
Athari berharap, JMSI hari ini adalah JMSI yang mampu melahirkan berita dan isu aktual, lugas serta amanah sebagai pilar keempat demokrasi.
“Mungkin ke depan dialog-dialog seperti ini perlu terus kita lakukan, sehingga muncul hal-hal yang baru dan positif untuk Sumbar ke depan yang lebih baik,” pungkasnya.(pic)
