Cibinong. Indocorners.com – Terkait permasalahan yang sedang disikapi oleh wartawan dan LSM sekolah SMP Negeri di Kabupaten Bogor dugaan adanya temuan penyimpangan pelaporan dana BOS yang bermasalah di Tahun 2023.
Media online Indocorners.com dan LSM Garuda sudah mengkonfirmasi beberapa kepala sekolah dan sebagian mengakui kalau pembayaran gaji honor itu memang salah alias tidak benar, karna ada honor yang dibayar oleh dana BOS yang tidak punya Dapodik dan NUPTK.
Atas undangan kepada awak media dan LSM oleh pengurus MKKS SMP Negeri 2 Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor. Dedi Budi Sumardi (Debus) selaku kepala sekolah disekolah tersebut juga selaku Ketua MKKS SMP Negeri Kabupaten Bogor.
Debus telah memperkenalkan pengurus MKKS kepada awak Media dan LSM Garuda di ruang kerjanya pada Hari Selasa 3 September 2024, adapun hal diundangnya untuk silaturahim awak Media dan LSM menyangkut persoalan pelaporan Dana BOS yang diduga tidak sesuai dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023 tentang Juknis dan Juklak salah satu item tentang pembayaran guru honor.
M. Rusdi selaku pengurus MKKS juga kepala sekolah SMP Negeri 3 Gunungputri telah menjelaskan kalau JAGA KPK itu merupakan pelaporan yang sangat orsinil tentang pelaporan dana BOS, itu artinya tidak mungkin ada kesalahan.
Salah satu pengurus MKKS, H. Wahyudin selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Cibinong juga menjelaskan itu akibat peralihan guru honor menjadi PPPK di Tahun 2023 di Bulan April. Sehingga ada selisih pembayaran guru honor di pelaporan dana BOS yang bisa di akses oleh publik.
Akibat ke kisruhan di lingkup Pemkab Bogor hasil dari audit BPK RI 504 milyar negara dirugikan baik sekolah SD Negeri maupun SMP negeri di wilayah Kabupaten Bogor.
Semoga para kepala sekolah khususnya pengurus MKKS SMP Negeri Kabupaten Bogor bisa menyelesaikan persoalan ini agar tidak berlarut-larut, sehingga tidak sampai masuk ke ranah hukum. (Yan)
