Bogor, Indocorners.Com,- Menurut Thoriq Nasution selaku pengamat kontruksi & Pembangunan bahwa aksi unjuk rasa dari kalangan Asosiasi yang menuntut proyek PL itu hanya sebagian Asosiasi, sedangkan menurut Thoriq Asosiasi di Bogor kalau tidak salah ada sekitar duapuluhan Asosiasi, kemana Asosiasi yang lain kalau dikatakan seluruh Asosiasi Kota Bogor.
Dan tuntutan mereka ke Dewan saya anggap lebih tepat, tapi kalau demo itu ke Walikota Bogor kayanya kurang tepat, kata Thoriq. Saat ditemui disalah satu warung kopi di kayumanis, kamis 21. Desember 2022.
Dalam hal unjuk rasa demo kemaren di depan gedung DPRD Kota Bogor, pada akhirnya Thorik angkat bicara, kata Thorik, Sekarang begini, demo tersebut tuntutan yang kita dengar akibat tidak mendapat proyek atau tidak adil itu tidak benar.
Justru beberapa proyek yang nilainya cukup besar mereka dapatkan bahkan sudah selesai dikerjakan, memang proyek2 tersebut didapatkan melalui proses lelang , jadi kalau dikatakan tidak mendapat proyek, itukan tidak benar kata Thorik.
Lebih lanjut Thotiq menjelaskan, bahwa proyek2 pokir itu atas usulan Dewan yang diserahkan ke Dinas masing2 sesuai peruntukkannya dan Dinas PUPR yang dan Dinas yang lainnya menerima data berikut lokasinya.
Selanjutnya Dinas yang mengeluarkan Surat perintah kerjanya pada perusahaan yang sudah memenuhi syarat, memang ada indikasi/dugaan oknum2 Dewan merekomendasikan pada siapa pekerjaan tersebut yang diberikan.
Menurut Thorik, hal inilah yg membuat dilema pihak Dinas terkait. sebagai contoh saat ini ada beberapa proyek yg pengerjaanya belum selesai dan sudah melewati batas waktu yang diberikan bahkan ada pekerjaanya yang ditinggalkan begitu saja.
Juga satu hal lagi kata Thoriq, kalau pendemo menuntut agar jabatan Kadis PUPR dicopot sah2 saja kalau itu hanya tuntutan, dan jabatan Kadis itu tidak ada ketentuan batas masa jabatannya sampai berapa lama karena itu adalah wewenang kepala Daerah yang tentunya melalui berbagai pertimbangan.
Dalam hal ini Thoriq pun menambahkan juga memberikan masukkan untuk Pemkot/Dinas terkait agar kualitas pekerjaan fisik /infrastruktur bisa lebih baik dari saat ini sebaiknya dapat melibatkan LPM bidang fisik lingkungan.
Kalau hal seperti itu bisa dilakukan, yang bertujuan untuk membantu fungsi pengawasannya, tentunya anggota LPM yang harus terlibat dan dibekali pelatihan2 dan bersertifikat sesuai peruntukannya.
Menurut Thorik, Karena selama ini kegagalan2 konstruksi yang berada di pemukiman bukan sepenuhnya kesalahan para kontraktor, bahkan ada faktor lain yang menjadi penyebabnya, sehingga rendahnya mutu dan kualitas pekerjaan.
Thorik berharap, apabila usulan tersebut dapat diterapkan Insyaa Allah hasil pekerjaan fisik di Kota Bogor ini jauh akan lebih baik, juga akan menguntungkan bagi pelaku2 jasa konstruksi. juga akan terjaganya kondusifitas di diwilayah2 /Kelurahan masing masing. Tutupnya Thorik.
( Andy )
