Dharmasraya.Indocorners.com – Acara Perayaan Syukuran Hari Ulang Tahun ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Kebumen, Kamis 22/06/2023 ,berlangsung meriah dan sukses. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Dewan Penasehat Apkasi, Muhammad Tito Karnavian, Gubernur Jawa Tengah juga sebagai Anggota Dewan Pembina APKASI, Ganjar Pranowo, Sekretaris Jenderal Apkasi, Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, Bupati Kebumen, Selaku Tuan Rumah Perayaan HUT Apkasi ke-23 Tahun 2023 beserta undangan lainya.
Dalam sambutannya, Ketua Apkasi yang sekaligus sebagai Bupati Dharmasraya, Sutan Riska Tuanku Kerajaan memberikan apresiasi yang tinggi dan ucapan terima kasih kepada Menteri Dalam Negeri, yang telah hadir memenuhi undangan. Serta selalu mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Apkasi.
“Bahkan jika kami meminta audiensi kepada Bapak Menteri selalu memberikan waktu luang, ditengah kesibukanya dalam menjalankan tugas-tugas Negara. Hal ini menandakan bahwa beliau sangat sayang dan memberikan perhatian kepada kami, saat membutuhkan solusi atas permasalahan-permasalahan daerah yang sedang dihadapi,” jelas Bupati.
Kata Sutan Riska, di usia ke-23 ini, Apkasi berupaya keras untuk terus memfasilitasi peningkatan kapasitas anggotanya di segala bidang. Sesuai dengan tujuan utama dibentuknya organisasi ini pada tahun 2000 lalu.
Tentu dalam perjalanannya, dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya tak jarang Apkasi mendapatkan hambatan dan rintangan Apkasi pada akhirnya dapat melewati dengan arahan bimbingan mentri dalam negri Tito karnavian ,masalah bisa kita lewati. Apkasi akan terus berkembang sebagai mitra strategis pemerintah.
Terkait tentang pileg dan Pilkada Serentak yang rencanakan akan dilaksanakan pada tanggal 27 Nopember 2024 yang akan datang. Ada diskusi tentang ketidak singkronan uu masa bakti kepala derah yang hanya 3.5 tahun.
Kami sangat mengapresiasi dan bangga bahwa Bapak Menteri sangat concern terhadap tingkat inflasi yang terjadi di daerah dan selalu memberikan arahan jika terjadi lonjakan inflasi di daerah. Dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri bahwa rekan-rekan Bupati tentunya berupaya keras untuk bangkit dari keterpurukan dibidang ekonomi akibat pandemi Covid-19.
Selain, penambahan dana dari Pusat melalui DAU dan DAK, Pemerintah daerah perlu memiliki sumber lain untuk pembangunan, yaitu melalui investasi. Investasi ke daerah menjadi salah satu alternatif untuk membangkitkan kembali perekonomian di daerah. Hal ini, sejalan dengan arahan Bapak Presiden RI dan Bapak Menteri yang menekankan pentingnya investasi sebagai salah satu kunci bagi pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2023,” katanya .
Menteri Dalam Negeri mengakui menjelang pilkada serentak tahun depan, memunculkan konsekuensi adanya Penjabat atau Pj untuk mengisi kekosongan para kepala daerah yang habis masa bhaktinya.
“Kita sudah memulai sistem otonomi daerah sejak 1999 yang ditandai dengan terpilihnya kepala daerah hasil pemilihan langsung dengan dampak positif dan negatif. Di sisi lain saat ini ada Pj yang merupakan birokrat yang ditunjuk dan notabene tidak ada beban politik seperti kepala daerah hasil pilkada. Inilah real test yang akan menentukan sistem politik otonomi daerah kita ke depannya seperti apa, mana yang lebih efektif dan efisien serta membawa perubahan besar,” ujarnya.
Menteri juga mengingatkan esensi otonomi daerah bukan hanya pemekaran wilayah namun bagaimana daerah bisa melaksanakan wewenang yang didelegasikan dari pusat Kuncinya adalah bagaimana menerapkan strategi meningkatkan pendapatan asli daerah dan menghemat anggaran dengan prinsip efektif-efisien serta tepat sasaran. Khusus strategi meningkatkan PAD ini, Tito menggarisbawahi agar para kepala daerah bisa menghidupkan sektor swasta dan UMKM.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berbagi pengalaman dengan bupati se-Indonesia. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antar organisasi pemerintahan, baik di pemprov, pemda, atau kolaborasi keduanya. Hal ini penting untuk mewujudkan harmonisasi daerah.
Maka rasa-rasanya dari Apkasi sudah bagus mengevaluasi itu, berbagi pengalaman, berbagi cerita, dan penting kiranya sinkronisasi, harmonisasinya,” ujarnya.
Menurutnya, usia 23 Tahun Apkasi merupakan momen krusial bagi pengelola daerah untuk menciptakan harmonisasi. Salah satunya, setelah pergantian kepemimpinan atau kepengurusan usai Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
“Kalau tahun depan kita bisa menyelenggarakan pemilihan umum, baik Pilpres, legislatif, kepala daerah, maupun DPRD-nya bagus, maka tahun 2024 menjadi momentum yang baik untuk melakukan sinkronisasi, harmonisasi,” tutur Ganjar.
Dengan sinkronisasi dan harmonisasi yang berjalan baik di pemerintahan, kata Ganjar, pengelola daerah akan tahu program-program prioritas yang penting dijalankan, sampai ke tingkat kelurahan hingga RT/RW.
Selain tahu, kata Ganjar, seluruh jajaran di bawah pengelola daerah juga akan menjalankan program-program tersebut secara bersama.
“Tentu saja akhirnya nanti kita akan lebih tahu, bagaimana program yang ada di kabupaten dan kota itu, semua yang sifatnya prioritas akan sama. Dukungan di tingkat provinsi seperti apa, dukungan dari pusat seperti apa. Sehingga menjadi target nasional, bahkan dalam rampak barisan yang sama dengan penyelenggaraan,” sambungnya.
Mudah-mudahan dari usia Apkasi yang sudah 23 tahun ini, betul-betul bisa menceritakan pengalaman-pengalaman baik Bupati, yang bisa menjadi kepala daerah itu betul-betul bisa mensejahterakan wilayahnya,” pungkasnya ( yr )
