Bogor – Indocorners.com – Setelah membaca berita terkait temuan BPK yang dilakukan oleh pihak DLH Kota Bogor mengenai kerugian uang daerah dikorupsi oleh pihak DLH dinilai lebih dari dua milyar berdasarkan temuan hasil audit BPK pada tahun 2023.
Menurut Doelsamson sambarnywa sebagai Direktur Eksekutif FRRAK:
Terkait temuan BPK RI, itu bukan Hoax dan APH harus menindak lanjuti laporan BPK RI, karena pihak DLH telah melakukan perbuatan melanggar aturan hukum.
Karena negara sudah dirugikan lebih dari 2 Milyar ini jelas Korupsi,,
Sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo UU no 2 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi ,, yang dilakukan oleh pejabat negara melakukan kejahatan dalam jabatan, ungkap Doel Samson Samber nyawa
Menurut Doel Samson, Wakil rakyat/DPRD kota Bogor jangan memanggil dan mengkonfirmasi lagi ke dinas DLH kota Bogor, karena temuan BPK temuan BPK tersebut laporan BPK RI jelas mereka itu maling menjadi alat bukti bahwa uang rakyat menjadi santapan para koruptor.
Masih penuturan Doel Damson, idealnya setelah menerima laporan BPK RI wakil rakyat tinggal menindaklanjuti memproses sesuai dengan hukum yang berlaku ,, berkoordinasi dengan Walikota Bogor untuk menangkap maling nya ,, jika walikota Bogor serius ingin Bogor bersih dari Korupsi,,
Seperti kita ketahui bersama korupsi masuk kategori ekstra ordinary crime kejahatan luar biasa musuh bersama bangsa dan negara.
Untuk itu FRRAK akan membuat laporan tertulis ke APH agar APH menindak lanjuti hasil temuan BPK RI tahun 2023
( Andy )
