Indocorners.com|Padang,Mantan Calon Presiden 2024, Anies Baswedan, kembali melontarkan kritik terhadap arah kebijakan pengelolaan keuangan negara.
Ia menilai pemerintah seharusnya memprioritaskan belanja pada program yang memberi manfaat nyata bagi rakyat, bukan sekadar kegiatan seremoni atau proyek pencitraan berbiaya besar.
“Dalam kondisi tekanan hidup seperti ini, negara tidak boleh sibuk mengejar seremoni dan proyek-proyek yang berbiaya besar, tapi manfaatnya belum tentu dirasakan oleh rakyat,” ujar Anies dalam sambutannya pada acara Pelantikan DPW Gerakan Rakyat Sumatera Barat dan Dialog Kebangsaan Vox Populi Suara Rakyat di Padang, Selasa (4/11/2025).
Anies juga menyinggung proyek kereta cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang hingga kini masih menuai polemik.
Ia menilai proyek tersebut merupakan contoh ketimpangan kebijakan karena beban utangnya, sekitar Rp116 triliun, ditanggung seluruh rakyat Indonesia, sementara manfaat langsungnya hanya dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat di wilayah tertentu.
“Kita ingat pernah ada pembangunan kereta cepat dari Jakarta ke Bandung. Yang menanggung adalah rakyat dari Sabang sampai Merauke, yang merasakan hanya sebagian. Inilah contohnya,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
Menurut Anies, proyek-proyek semacam itu menimbulkan ketidakadilan ekonomi dan tidak sejalan dengan semangat pemerataan pembangunan.
Ia menegaskan, setiap program yang menggunakan uang rakyat harus dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat.
Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebelumnya memuji langkah Joko Widodo yang berani mengambil keputusan strategis membangun proyek kereta cepat tersebut.
Menurut Luhut, proyek Whoosh merupakan simbol transformasi transportasi nasional dan bukti keberanian Indonesia menuju negara maju.
Luhut juga menegaskan bahwa sejak beroperasi pada Oktober 2023 hingga Februari 2025, kereta cepat Whoosh telah melayani lebih dari 12 juta penumpang dan kini mampu menutup biaya operasionalnya sendiri.
Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa proyek transportasi massal seperti Whoosh tidak bisa dinilai hanya dari sisi keuntungan finansial, melainkan juga dari keuntungan sosial seperti pengurangan emisi karbon dan peningkatan mobilitas publik.
“Transportasi umum tidak diukur dari laba, tetapi dari keuntungan sosial. Kalau ada subsidi, itu adalah investasi, bukan kerugian,” tegas Jokowi**
