Indocorners.com|Isu dugaan pengadaan kipas angin senilai Rp1,8 triliun untuk program Koperasi Desa atau Kopdes Merah Putih mendadak menjadi sorotan di parlemen. Nilai anggaran yang fantastis itu memicu tanda tanya besar dari anggota DPR, terlebih ketika Menteri Koperasi mengaku belum mengetahui adanya rencana belanja tersebut.
Perdebatan mencuat dalam rapat kerja Komisi VI DPR bersama Kementerian Koperasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, meminta pemerintah membuka secara terang-benderang informasi terkait pengadaan tersebut, mulai dari spesifikasi barang hingga sumber anggarannya.
“Waduh, Koperasi Merah Putih membeli kipas angin hingga satu triliun delapan ratus juta rupiah? Itu kipasnya beli berapa? Coba di-track-nya itu,” kata Mufti.
Ia meminta pemerintah menelusuri kebenaran informasi tersebut secara menyeluruh. Menurutnya, publik perlu mengetahui jumlah unit yang akan dibeli, harga satuan, spesifikasi barang, sumber pembiayaan, hingga pihak yang mengusulkan pengadaan tersebut.
Pertanyaan itu kemudian diarahkan kepada Menteri Koperasi Ferry. Namun, jawaban yang diberikan justru memunculkan sorotan baru.
“Saya tidak tahu,” jawab Ferry singkat.
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena Kementerian Koperasi merupakan instansi yang menangani pelaksanaan program Kopdes Merah Putih. Mufti mengatakan, bukan hanya kementerian yang belum mengetahui isu tersebut, Komisi VI DPR juga mengaku belum pernah menerima penjelasan mengenai rencana pengadaan kipas angin tersebut.
Menurut Mufti, kepala desa yang nantinya menjadi pengguna fasilitas Kopdes Merah Putih juga disebut tidak pernah diajak berdiskusi mengenai kebutuhan barang.
“Kami tanya tadi Pak Menteri Koperasi tidak tahu, kami Komisi VI juga tidak tahu, bahkan user-nya, kepala desa, juga tidak diajak bicara. Dan kami juga pengin tanya, duitnya dari mana?” ujarnya.
Selain mempertanyakan pengadaan kipas angin, Mufti juga menyinggung anggaran pembangunan setiap gerai Kopdes Merah Putih yang disebut mencapai Rp1,6 miliar. “Termasuk KDMP yang biaya pembangunannya Rp1,6 miliar, sampai ke desa-desa hanya Rp700 juta, sisanya uangnya ke mana?” tanya dia.
Ia menilai selisih nilai tersebut harus dijelaskan secara terbuka kepada publik. Pemerintah, kata Mufti, perlu memerinci seluruh komponen biaya pembangunan, pengadaan perlengkapan, hingga pihak-pihak yang menerima pembayaran dalam setiap tahapan pelaksanaan program.
Sumber/wartaekonomicom
