Indocorners.com|SUKABUMI – Pemberitaan mengenai penggunaan Dana Desa Giri Jaya, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2025 terus menjadi perhatian publik. Selain menjadi perbincangan di sejumlah media, isu tersebut juga memicu berbagai tanggapan dari masyarakat di media sosial.
Berdasarkan pantauan pada kolom komentar unggahan pemberitaan, sejumlah akun yang mengaku sebagai warga Desa Giri Jaya menyampaikan pertanyaan terkait realisasi program ketahanan pangan maupun keberadaan kendaraan operasional pengangkut sampah yang disebut dalam alokasi anggaran desa.
Beberapa komentar mempertanyakan manfaat program yang telah dijalankan. Ada pula yang mengaku belum pernah melihat kendaraan operasional sampah dimaksud, sehingga meminta adanya penjelasan yang lebih terbuka dari pemerintah desa.
Di sisi lain, terdapat pula komentar yang mendukung adanya pengadaan kendaraan sampah apabila benar telah direalisasikan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Hal tersebut menunjukkan adanya beragam pandangan di tengah masyarakat.
Perlu ditegaskan, komentar yang muncul di media sosial merupakan pendapat atau persepsi pengguna akun dan belum dapat dijadikan sebagai fakta sebelum dilakukan verifikasi melalui dokumen maupun pemeriksaan oleh instansi yang berwenang.
Sebelumnya, Pemerintah Desa Giri Jaya telah memberikan klarifikasi bahwa pelaksanaan APBDes Tahun 2025, termasuk program ketahanan pangan dan pengadaan kendaraan operasional sampah, telah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Sementara itu, media juga telah menyampaikan permohonan konfirmasi kepada Camat Nagrak dan Kasi Bina Pengawasan (Binwas) Kecamatan Nagrak terkait fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Dana Desa tersebut. Namun hingga berita ini ditayangkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari kedua pejabat dimaksud.
Mengingat persoalan ini telah menjadi perhatian masyarakat, berbagai pihak berharap instansi pembina dan pengawas, termasuk Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat Kabupaten Sukabumi, dapat memberikan penjelasan maupun melakukan langkah-langkah sesuai kewenangannya apabila diperlukan.
Media tetap membuka ruang hak jawab dan hak koreksi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, Minggu (12/7/26).
Red
