Indocorners.com|Limapuluh Kota – Perayaan HUT ke-185 Kabupaten Limapuluh Kota justru diwarnai kontroversi pengadaan mobil dinas mewah jenis Camry untuk Ketua DPRD, Doni Ikhlas. Kebijakan ini menuai kritik keras karena dinilai tidak sensitif di tengah kondisi fiskal daerah yang sangat rendah dengan rasio kemampuan keuangan hanya 0,004 atau hampir nol.
Ironisnya, status keuangan daerah dinaikkan menjadi “sedang” yang berdampak pada bengkaknya tunjangan dan hak administrasi anggota dewan. Diproyeksikan, setiap anggota mendapat tambahan sekitar Rp4 juta per bulan, ditambah anggaran perjalanan dinas mencapai Rp300 juta per orang. Hal ini dianggap menjadi penyebab seringnya rapat tidak kuorum karena anggota dewan menghabiskan hampir separuh waktu kerja di luar daerah.
Sementara itu, kondisi riil di lapangan memprihatinkan. Infrastruktur jalan, salah satunya di Jorong Nenan, rusak parah selama puluhan tahun namun tak kunjung diperbaiki. Masyarakat mempertanyakan prioritas pembangunan yang terbalik, di mana kendaraan mewah didahulukan daripada hak dasar rakyat.
LSM Desak Ganti Sekda
LSM Generasi Indonesia Bersih (GIB) menuntut Bupati segera mengganti Sekda Herman Azmar. Menurut mereka, kinerja Sekda dinilai gagal karena APBD dua kali tidak disahkan DPRD, banyak aset daerah tak bersertifikat, namun justru memaksakan pembelian mobil baru padahal kendaraan lama masih layak pakai. LSM siap mengeluarkan somasi terkait kasus ini.
Pejabat Bungkam
Saat dikonfirmasi, Sekda Herman Azmar dan Ketua DPRD Doni Ikhlas memilih diam. Hal serupa dilakukan sejumlah anggota dewan, termasuk Fajar Rillah Vesky yang dikenal vokal, kini hanya menjawab singkat tanpa memberikan keterangan.
Sikap enggan bersuara ini dinilai melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mencederai prinsip good governance.(Tim)
