indocorners.com – Publik Tuntut Keterbukaan Nyata
Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia kembali menjadi sorotan publik.
Menurut e hamid aktifis Meskipun regulasi telah mengatur secara jelas melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, implementasi di lapangan dinilai masih jauh dari harapan masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai bahwa keterbukaan informasi publik belum berjalan maksimal, terutama di tingkat daerah. Banyak instansi pemerintah yang masih terkesan tertutup dalam menyampaikan informasi terkait
penggunaan anggaran, program kerja, hingga pengambilan kebijakan.
“Secara aturan sudah jelas, masyarakat berhak tahu. Tapi praktiknya masih banyak yang ditutup-tutupi,” ujar salah satu aktivis e.hamid pemerhati kebijakan publik.
Budaya Tertutup Masih Mengakar
Permasalahan utama yang menjadi sorotan adalah masih kuatnya budaya birokrasi tertutup. Tidak sedikit pejabat publik yang enggan memberikan akses informasi secara transparan kepada masyarakat maupun media. Hal ini bertentangan dengan semangat reformasi yang mengedepankan akuntabilitas dan keterbukaan.
Selain itu, lemahnya pengawasan turut memperparah kondisi tersebut. Lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memang terus berupaya memberantas praktik korupsi, namun tantangan di lapangan masih sangat besar.
Rawan Penyimpangan Anggaran
Kurangnya transparansi membuka celah terjadinya penyimpangan, khususnya dalam pengelolaan anggaran. Sejumlah kasus korupsi yang terungkap menunjukkan bahwa minimnya keterbukaan menjadi salah satu faktor utama terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Pengamat menilai, jika informasi anggaran dibuka secara luas dan mudah diakses, maka potensi penyelewengan dapat ditekan. Masyarakat dapat ikut mengawasi dan memastikan bahwa dana publik digunakan sebagaimana mestinya.
Akses Informasi Belum Merata
Di sisi lain, kesenjangan akses informasi juga menjadi persoalan serius. Di beberapa wilayah, khususnya daerah terpencil, masyarakat masih kesulitan mendapatkan informasi publik.
Hal ini disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur teknologi serta minimnya sosialisasi dari pemerintah.
Padahal, di era digital saat ini, keterbukaan informasi seharusnya bisa didorong melalui pemanfaatan teknologi, seperti portal resmi pemerintah dan layanan digital lainnya.
Peran Publik dan Media Sangat Penting
Transparansi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan media. Kontrol sosial dari publik dinilai menjadi kunci dalam mendorong keterbukaan.
Media massa sebagai pilar demokrasi juga diharapkan terus mengawal isu transparansi dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Dengan adanya tekanan publik yang kuat, pemerintah diharapkan lebih terbuka dan akuntabel.
Dorongan Reformasi Nyata
Sejumlah pihak mendorong agar pemerintah tidak hanya berhenti pada regulasi, tetapi juga melakukan langkah konkret dalam mewujudkan transparansi. Digitalisasi layanan publik, penguatan lembaga pengawas, serta penegakan hukum yang tegas menjadi langkah yang dinilai penting.
“Transparansi bukan sekadar slogan, tapi harus menjadi budaya dalam setiap lini pemerintahan,” tegas seorang pengamat.
Kesimpulan
Kurangnya transparansi di Indonesia menjadi tantangan serius dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Meski aturan sudah ada, implementasi yang belum maksimal membuat kepercayaan publik terus tergerus.
Diperlukan komitmen kuat dari seluruh elemen bangsa, baik pemerintah, lembaga pengawas, maupun masyarakat,
untuk bersama-sama mendorong keterbukaan informasi demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
( ismail saleh/polo )
