Indocorners.com|Bayangkan jika tambang yang selama ini hanya dikelola oleh perusahaan besar kini bisa menjadi ladang usaha bagi rakyat kecil. Kini hal itu bukan lagi sekadar angan-angan. Pemerintah resmi membuka peluang besar bagi koperasi dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk ikut mengelola tambang secara langsung. Melalui kebijakan baru yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto memberikan akses prioritas kepada koperasi dan UMKM untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) tanpa melalui proses lelang. Artinya, masyarakat kini memiliki kesempatan nyata untuk ikut mengelola sumber daya alam negeri ini dengan lebih mandiri dan berkeadilan.
Menurut Detik Finance, dalam aturan tersebut koperasi dan UMKM diberikan hak pengelolaan tambang hingga seluas 2.500 hektare, baik untuk mineral logam maupun batu bara. Ketentuan ini menjadi perubahan besar karena sebelumnya sektor tambang didominasi oleh perusahaan besar yang memiliki modal dan teknologi tinggi. Kini, dengan kebijakan ini, koperasi dan usaha kecil menengah memiliki peluang untuk ikut menikmati hasil ekonomi dari kekayaan alam negeri sendiri, tentu dengan tetap mengikuti aturan dan proses verifikasi yang ketat.
Seperti yang dikutip dari Kontan, pemberian izin tambang kepada koperasi dan UMKM dilakukan melalui mekanisme prioritas tanpa lelang. Hal ini dimaksudkan agar pelaku usaha kecil tidak tersisih oleh korporasi besar sejak tahap awal pengajuan izin. Namun, prioritas bukan berarti bebas syarat. Koperasi dan UMKM tetap wajib memenuhi berbagai persyaratan administratif dan teknis, seperti verifikasi legalitas, keanggotaan koperasi, serta kemampuan usaha yang akan diverifikasi langsung oleh kementerian yang membidangi koperasi dan usaha kecil menengah.
Menurut Perpajakan DDTC, dasar hukum dari kebijakan ini berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Regulasi ini menegaskan bahwa pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bisa dilakukan secara prioritas kepada koperasi, UMKM, dan organisasi kemasyarakatan keagamaan. Hal ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan pemerataan ekonomi melalui keterlibatan langsung masyarakat dalam sektor pertambangan, yang selama ini dianggap hanya bisa diakses oleh pemodal besar.
Menurut Cubic, koperasi dan UMKM menjadi bagian penting dalam perubahan kebijakan ini karena dianggap sebagai representasi ekonomi rakyat. Pemerintah melihat bahwa pelibatan mereka di sektor pertambangan akan membuka peluang pemerataan ekonomi di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam. Dengan begitu, manfaat dari kekayaan mineral dan batubara tidak hanya dirasakan oleh segelintir pihak, tetapi bisa mengalir langsung ke masyarakat di sekitar wilayah tambang.
Namun demikian, menurut Detik Finance, peluang besar ini juga datang dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Mengelola tambang bukan hanya soal menggali dan menjual hasil bumi, tetapi juga terkait dengan tanggung jawab lingkungan, reklamasi pascatambang, serta manajemen sosial di sekitar wilayah operasional. Karena itu, Kementerian Koperasi dan UKM kini tengah menyusun kriteria administratif dan teknis sebagai acuan bagi koperasi dan UMKM yang ingin mengajukan izin tambang. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa pengelolaan tambang oleh pelaku usaha kecil tetap memenuhi prinsip-prinsip keberlanjutan dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat.
Menurut Kontan, kebijakan ini membawa dampak ekonomi yang sangat potensial. Jika koperasi di daerah bisa mengelola tambang dengan baik, dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat. Lapangan kerja baru bisa tercipta, pendapatan daerah meningkat, dan perputaran ekonomi lokal menjadi lebih kuat. Dengan kata lain, kebijakan ini bukan hanya membuka akses terhadap sumber daya alam, tetapi juga memperkuat basis ekonomi rakyat dari bawah.
Namun, seperti dijelaskan Perpajakan DDTC, kesiapan koperasi dan UMKM menjadi kunci utama. Selain modal dan kemampuan teknis, diperlukan juga peningkatan sumber daya manusia agar pelaku usaha kecil benar-benar mampu mengelola tambang secara profesional. Pemerintah pun diharapkan dapat memberikan pendampingan dan pelatihan khusus, agar koperasi dan UMKM siap menghadapi tantangan baru di sektor energi dan mineral ini.
Menurut DetikFinance, Menteri Koperasi dan UKM menegaskan bahwa pihaknya ingin koperasi naik kelas. “Kita ingin koperasi tidak hanya dikenal sebagai tempat simpan pinjam, tetapi juga sebagai pengelola sektor produktif yang nyata, termasuk tambang,” ujarnya. Pernyataan ini menegaskan bahwa kebijakan “UMKM Bisa Nambang” bukan sekadar proyek ekonomi, melainkan upaya untuk memperluas peran koperasi sebagai penggerak pembangunan nasional.
Melalui kebijakan ini, pemerintah tampaknya ingin menumbuhkan kesadaran baru bahwa koperasi dan UMKM bukan lagi pelengkap dalam sistem ekonomi, melainkan pelaku utama yang bisa mengelola kekayaan alam secara bertanggung jawab. Ini menjadi pelajaran penting bagi masyarakat, terutama generasi muda dan pelaku usaha kecil, bahwa pengelolaan sumber daya alam bukan hanya milik perusahaan besar, tetapi bisa menjadi ruang perjuangan ekonomi rakyat yang sesungguhnya.
Pada akhirnya, keputusan pemerintah membuka peluang tambang bagi koperasi dan UMKM bukan sekadar soal izin dan hektare, tetapi soal keberanian untuk mempercayakan pengelolaan sumber daya alam kepada rakyat. Jika dijalankan dengan bijak, transparan, dan berkelanjutan, kebijakan ini bisa menjadi tonggak sejarah baru bahwa rakyat Indonesia benar-benar bisa ikut “nambang” di negeri sendiri, bukan hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku yang berdaya. Dari kebijakan ini kita belajar bahwa kemandirian ekonomi hanya bisa tumbuh bila masyarakat diberi ruang untuk mengelola potensi alamnya sendiri, dengan tanggung jawab dan kesadaran penuh akan masa depan bangsa.
—
Red
