Indocorners.com|Kesaksian Pemimpin Redaksi iNews, Aiman Witjaksono, di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ibarat membongkar langkah “salah alamat” paling fatal dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Alih-alih menguatkan tuntutan, keterangan Aiman di depan hakim justru menelanjangi fakta bahwa jaksa telah membajak karya jurnalistik yang seharusnya dilindungi undang-undang untuk memenjarakan warga negara.
Salah Jalur Hukum Dalam aturan hukum kita, urusan pers punya aturan main khusus yang tidak bisa dilangkahi begitu saja oleh hukum pidana biasa. Saat seorang tamu bicara di acara televisi resmi seperti Rakyat Bersuara yang mengundang berbagai pihak secara berimbang, ucapannya otomatis melebur menjadi bagian dari karya jurnalistik. Jika ada pihak yang merasa dirugikan oleh isi siaran tersebut, jalur resminya adalah meminta hak jawab atau mengadu ke Dewan Pers, bukan memotong kompas lewat polisi untuk memenjarakan narasumber.
Senjata Makan Tuan Keputusan jaksa memanggil Aiman sebagai saksi justru berbalik menjadi bumerang yang meruntuhkan argumen jaksa sendiri di ruang sidang:
Bukti Cacat Prosedur: Aiman menegaskan di bawah sumpah bahwa tayangan programnya tidak layak dijadikan barang bukti pidana, sehingga cara jaksa memakai bukti ini tidak sah.
Gugurnya Niat Jahat: Dokter Tifa berbicara karena diundang resmi oleh TV untuk berdiskusi secara terbuka, bukan karena berniat jahat menyerang kehormatan seseorang secara sepihak.
Bukan Dokumen Asli Aiman juga membuka fakta kunci bahwa Dokter Tifa tidak pernah membawa ijazah fisik ke studio, melainkan hanya cetakan foto yang sudah lebih dulu diunggah oleh akun Dian Sandi di media sosial. Artinya, yang dibedah oleh Dokter Tifa di layar kaca adalah gambar digital yang sudah beredar bebas di internet, bukan dokumen negara yang ia palsukan. Mengkritisi kejanggalan sebuah foto yang viral di ruang publik adalah diskusi yang wajar, terlebih pihak pelapor sendiri terus menolak memperlihatkan dokumen aslinya untuk diuji di pengadilan.
Ancaman Kebebasan Berpendapat Memakai rekaman diskusi TV untuk menjerat narasumber ke penjara adalah taktik yang menciptakan efek takut (chilling effect) di tengah masyarakat. Jika cara ini dibiarkan, studio televisi nasional tidak lagi menjadi ruang aman untuk mengawasi jalannya pemerintahan, melainkan berubah menjadi perangkap hukum bagi warga atau akademisi yang berani mengkritisi pejabat negara.
Peluang Runtuhnya Tuntutan Menjawab
Tim hukum Dokter Tifa hampir pasti akan menjadikan kesaksian Aiman ini sebagai peluru utama dalam nota pembelaan (pleidoi) nanti. Secara aturan sidang, tuntutan “pembatalan surat dakwaan” sebenarnya diajukan di awal persidangan lewat nota keberatan (eksepsi), namun di tahap akhir (pleidoi), kesaksian Aiman ini punya daya rusak yang jauh lebih mematikan terhadap pokok perkara. Tim pengacara dapat mendalilkan bahwa karena barang bukti utamanya diambil dengan cara melanggar Undang-Undang Pers, maka bukti tersebut cacat hukum dan tidak sah, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa secara murni (vrijspraak) atau setidaknya melepaskannya dari segala tuntutan hukum (ontslag).**
