Indocorners.com|Padang – Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Jawari menyebut legalisasi pertambangan rakyat sebagai salah satu solusi mengatasi maraknya Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di Sumbar.
Menurut Jawari, persoalan tambang ilegal tidak bisa diselesaikan hanya dengan penegakan hukum. Diperlukan langkah menyeluruh yang mempertimbangkan aspek lingkungan, kepastian hukum, serta kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang.
“Kalau nanti sudah legal, aturannya jelas, maka persoalan tambang akan terselesaikan dengan baik dan semua unsur bisa ter-cover,” kata Jawari kepada awak media, Rabu (11/11/2026).
Sejak awal menjabat, Jawari mengaku telah mencermati PETI dari berbagai sudut pandang. Ia berkoordinasi dengan pemda, berdiskusi dengan pakar, serta melibatkan dinas ESDM dan lingkungan hidup. Hasilnya, legalisasi tambang rakyat sesuai peraturan perundang-undangan didorong sebagai langkah konkret.
Jawari menjelaskan, melalui mekanisme legal, pemerintah dapat menentukan wilayah tambang yang diperbolehkan, menetapkan aturan operasional, dan mengawasi dampak lingkungan. Namun ia menegaskan, legalisasi bukan berarti bebas menambang tanpa batas.
“Nanti kalau semua legal sudah terwujud, kan semuanya diatur mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ditindak protes, ditindak ada lagi. Insyaallah saya mendorong untuk legal. Kalau diatur, yang merusak lingkungan akan ditindak karena itu ditata,” tegasnya.
Aktivitas yang melanggar ketentuan dan merusak lingkungan tetap akan ditindak tegas. Penataan lewat jalur legal diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat sekaligus mencegah kerusakan lingkungan akibat tambang liar.
Dorongan legalisasi ini menjadi alternatif penyelesaian PETI di Sumbar. Tujuannya agar aktivitas tambang rakyat berjalan sesuai aturan, tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat dan kelestarian lingkungan .(Red)
