8ndocorners.com|Dinamika politik di tingkat nasional turut menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat. Dari 14 anggota DPR RI yang mewakili daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Barat, hanya enam orang yang tercatat ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait proses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sementara itu, delapan anggota lainnya tidak tercantum dalam daftar pengusul.
Dokumen usulan tersebut telah diserahkan kepada pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026). Usulan ini menjadi perhatian karena melibatkan anggota dewan dari berbagai fraksi dan daerah pemilihan.
Enam Legislator Sumbar Tercatat sebagai Pengusul
Berdasarkan daftar nama yang beredar, enam anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat yang ikut membubuhkan tanda tangan dalam usulan HMP tersebut berasal dari empat partai politik, yakni:
1. Lisda Hendrajoni – Fraksi NasDem.
2. M. Shadiq Pasadigoe – Fraksi NasDem.
3. Cindy Monica – Fraksi NasDem.
4. Rahmat Saleh – Fraksi PKS.
5. Rico Alviano – Fraksi PKB.
6. Mulyadi – Fraksi Partai Demokrat.
Keterlibatan keenam legislator tersebut menunjukkan adanya dukungan dari sejumlah wakil Sumbar terhadap pengajuan usulan HMP yang tengah bergulir di parlemen.
Delapan Anggota DPR RI Asal Sumbar Tidak Tercantum
Di sisi lain, delapan anggota DPR RI dari Dapil Sumatera Barat lainnya tidak tercatat sebagai penandatangan usulan tersebut. Mereka adalah:
1. Andre Rosiade – Fraksi Gerindra.
2. Ade Rezki Pratama – Fraksi Gerindra.
3. Athari Gauthi Ardi – Fraksi PAN.
4. Arisal Aziz – Fraksi PAN.
5. Zigo Rolanda – Fraksi Golkar.
6. Benny Utama – Fraksi Golkar.
7. Alex Indra Lukman – Fraksi PDI Perjuangan.
8. Nevi Zuairina – Fraksi PKS.
Tidak tercantumnya nama-nama tersebut dalam daftar pengusul tidak serta-merta dapat diartikan sebagai penolakan terhadap usulan HMP. Sikap resmi masing-masing anggota dewan tetap perlu dikonfirmasi secara langsung.
Diusulkan 120 Anggota DPR dari Delapan Fraksi
Secara nasional, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut disebut telah mengantongi 120 tanda tangan anggota DPR RI dari delapan fraksi. Jumlah itu jauh melampaui batas minimal 25 anggota yang menjadi salah satu persyaratan pengajuan hak tersebut.
Berdasarkan data yang diberitakan, komposisi pengusul terdiri atas 28 anggota Fraksi PKS, 19 anggota NasDem, 18 anggota PKB, 18 anggota Demokrat, 14 anggota PDI Perjuangan, 11 anggota Golkar, 11 anggota Gerindra, dan satu anggota PAN.
Dorongan pengajuan HMP ini berkaitan dengan persoalan persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden, termasuk polemik dokumen penyetaraan pendidikan yang menjadi bagian dari perdebatan hukum tersebut.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa disebut telah mengonfirmasi penerimaan dokumen usulan dari para anggota dewan. Selanjutnya, dokumen tersebut dijadwalkan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026) untuk menentukan tahapan pembahasan berikutnya.
Perkembangan ini tentu menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat, terutama dalam melihat bagaimana para wakil rakyat dari daerah tersebut mengambil sikap terhadap isu politik dan ketatanegaraan di tingkat nasional.(Red)
