Indocorners.com – Sukabumi – Seluruh kepala desa dan perangkat desa di Indonesia direncanakan menjalani tes urine mulai tahun 2026 sebagai bagian dari upaya pemerintah memperkuat program Desa Bersih Narkoba (Desa Bersinar).
Kebijakan tersebut sebelumnya disampaikan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, pada 9 Juli 2025 saat menghadiri kegiatan penguatan program Desa Bersinar di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Langkah ini bertujuan mencegah penyalahgunaan narkotika di lingkungan aparatur pemerintahan desa sekaligus mendorong terciptanya pelayanan publik yang sehat, profesional, dan bertanggung jawab.
Pemerintah menilai pembangunan desa bukan hanya menyangkut infrastruktur dan pengelolaan anggaran, tetapi juga kualitas sumber daya manusia yang menjalankan roda pemerintahan di tingkat desa.
Perlu Pengawasan dan Pelaksanaan yang Transparan
Rencana tes urine tersebut diharapkan dapat menjadi langkah pencegahan agar aparatur desa terhindar dari penyalahgunaan narkoba.
Pelaksanaannya perlu dilakukan secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berharap pengawasan terhadap aparatur desa terus diperkuat, baik dalam aspek kedisiplinan, pelayanan kepada masyarakat, maupun pengelolaan anggaran desa.
Namun, perlu diluruskan bahwa informasi yang ditemukan menyebutkan rencana tes urine disampaikan oleh Menteri Desa PDT, bukan pengumuman khusus dari Kapolri. Karena itu, kepastian mengenai jadwal, mekanisme pelaksanaan, serta keterlibatan Polri perlu merujuk pada pengumuman resmi dari instansi terkait.
Dengan adanya langkah tersebut, diharapkan seluruh aparatur desa dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan masyarakat.
penulis: e.hamid
