indocorners.com – Sukabumi – Sejumlah awak media menyoroti persoalan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Menurut E.hamid akses terhadap informasi yang berkaitan dengan kebijakan, program pembangunan, serta penggunaan anggaran pemerintah masih perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah, jelas, dan transparan.
Kritik tersebut disampaikan sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial media. Awak media menilai keterbukaan informasi penting untuk membangun kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan program pemerintah dapat diketahui dan diawasi bersama.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Sukabumi sebenarnya telah menyediakan layanan PPID/E-PIK sebagai sarana permohonan dan penyampaian informasi publik. Portal tersebut juga memuat daftar informasi publik, termasuk dokumen informasi tahun 2026.
Namun, menurut awak media, keberadaan layanan informasi saja belum cukup apabila informasi yang dibutuhkan masyarakat atau jurnalis sulit diperoleh, tidak lengkap, atau membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan penjelasan.
Karena itu, mereka berharap seluruh perangkat daerah lebih responsif terhadap permintaan informasi yang memang menjadi hak publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Transparansi juga dinilai penting dalam hal pengelolaan anggaran daerah. Pada laman resmi BPKAD Kabupaten Sukabumi, misalnya, telah tersedia sejumlah dokumen seperti APBD, penerima hibah, penerima bantuan sosial, serta laporan kinerja.
Awak media berharap keterbukaan tersebut terus diperluas dan dilakukan secara konsisten, terutama terhadap informasi yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
“Media memiliki fungsi kontrol sosial. Kami berharap pemerintah tidak alergi terhadap kritik dan membuka informasi seluas-luasnya sepanjang informasi tersebut memang merupakan informasi publik,” ujar awak media.
Mereka juga meminta agar komunikasi antara pemerintah daerah dan insan pers dapat dibangun lebih baik.
Dengan keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengetahui program pemerintah secara lebih jelas, sementara media dapat menjalankan tugas jurnalistik berdasarkan data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi sendiri mencantumkan pemerintahan yang kolaboratif, profesional, dan akuntabel sebagai bagian dari misinya.
Karena itu, keterbukaan informasi diharapkan tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui penyediaan data yang mudah diakses, pelayanan informasi yang responsif, serta penjelasan yang terbuka terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dan media.
penulis : E. hamid
